Anggota DPRD Sumbar Nurnas mengapresiasi adanya keterbukaan informasi publik lewat platform Dashboard Pembangunan yang dibuat Bappeda Sumbar."Seharusnya dengan adanya dashboard ini, kinerja OPD menjadi jauh lebih baik karena realisasi program dan kegiatannya dipantau secara realtime oleh masyarakat hingga Gubernur dan Wakil Gubernur kapan saja. Tapi faktanya sampai hari ini masih jauh dari target yang diharapkan," ujar Nurnas.
Menurut Nurnas, sejak awal pembahasan APBD, politisi Partai Demokrat ini sudah mengingatkan Pemprov agar kejadian membelanjakan anggaran yang terburu-buru di akhir tahun tidak terjadi lagi di APBD 2023."Namun, sangat disayangkan itu belum diperhatikan secara serius. Ini kan pekerjaan rutin OPD-OPD yang seharusnya sudah memiliki perencanaan dan timeline belanja dalam merealisasi program kegiatannya. Tapi, hingga hampir berakhirnya satu semester tahun anggaran kita, pendapatan baru terealisasi 28,9 persen dan belanja baru 15,89 persen," tegas HM Nurnas.
Untuk menyikapi itu, Nurnas mendesak Gubernur Sumbari dan Sekprov Hansastri melakukan evaluasi terhadap OPD yang realisasi kinerjanya masih jauh di bawah target."Gubernur harus panggil semua kepala hingga Kabid semua OPD. Tanya apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya. Seharusnya sudah terealisasi lebih 40 persen bulan ini. Sekda sebagai atas langsung OPD juga mesti evaluasi rutin ketika ada yang masih lambat," tegasnya.
Terkait ketakutan kepala OPD dalam merealisasikan anggaran karena khawatir terjerat kasus hukum, Nurnas menegaskan itu bukan alasan."Kalau ingin cari alasan, bisa 1001 alasan. Kalau dikerjakan sesuai aturan, kenapa harus takut! Apalagi semua program dan kegiatan dibuat dengan perencanaan yang matang,"ujar HM Nurnas.(*) Editor : Fix Sumbar
