Menanggapi peristiwa itu, Sekda Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan, ikut prihatin dengan kejadian pengusiran tersebut. Ia mengatakan, Pemprov Sumbar memahami aspirasi yang disampaikan rekan-rekan wartawan. Ia juga menyebutkan, koreksi dari wartawan menjadi bahan perbaikan bagi Pemprov Sumbar.“Kami berharap kejadian ini tidak sampai menjadi masalah hukum. Namun jika rekan-rekan wartawan membawa ini ke ranah hukum, itu tentu adalah hak dan keputusan rekan-rekan wartawan. Pers adalah mitra kerja pemprov untuk menyalurkan masukan dari masyarakat dan menyampaikan informasi pembangunan dari pemprov kepada masyarakat,” ungkapnya.
Setelah melakukan aksi di kantor Gubernur Sumbar, ratusan wartawan kemudian pergi ke Mapolda Sumbar untuk membuat laporan terkait aksi pengusiran yang dilakukan oleh oknum pegawai Pemprov Sumbar.Sejumlah jurnalis dari berbagai media massa resmi melaporkan oknum pegawai di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) ke Polda Sumbar. Jurnalis yang melapor ke Polda Sumbar itu didampingi oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aulia Rizal.
“Sebagai pelayan masyarakat, polisi berkewajiban untuk menerima semua laporan yang masuk dari seluruh masyarakat. Siapapun yang melapor, kami terima. Nanti mekanismenya setelah masyarakat melapor tentu akan kami selidiki,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.Menurut Dwi, sebuah laporan yang diterima dari masyarakat ke polisi memiliki mekanisme dan prosedur. “Ada unsur pidananya atau tidak, pada prinsipnya begitu. Setiap warga negara yang melapor, kami wajib melayani, kami wajib menerima,” katanya.
Dr Aqua Dwipayana menambahkan sejatinya para kepala daerah dan aparaturnya membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan pers, tidak menganggap pers sebagai musuh. "Bukankah satu sama lain saling terkait? Sehingga komunikasinya harus lancar dam akrab," kata Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat Bidang Komunikasi Publik ini.Putra asal Bungus Kota Padang yang sudah berkeliling ke seluruh provinsi di Indonesia dan mengunjungi 34 negara untuk silaturahim serta Sharing Komunikasi dan Motivasi menilai, sangatlah aneh jika pemerintah menjauhkan diri atau memelihara komunikasi buruk ini.
"Jika diabaikan begitu saja, atau gubernur menganggap tak ada masalah, maka di sinilah masalah baru akan muncul," tegas Dr Aqua Dwipayana.Pria yang telah menulis banyak buku "super best seller" itu mengungkapkan selama ini antar media saat mencari berita di lapangan saling bersaing. Namun jika ada yang menyakiti mereka termasuk oknum pemerintah, kalangan pers kompak bersatu untuk melakukan perlawanan. Mereka akan "habis-habisan" hingga pihak yang bersikap negatif minta maaf ke mereka.
Khusus kasus di Sumbar, Dr Aqua Dwipayana meyakini jika Mahyeldi dengan tulus ikhlas minta maaf kepada para jurnalis, masalahnya akan tuntas. Terpenting kesalahan yang sama jangan sampai terulang di kemudian hari."Para jurnalis juga manusia yang punya hati. Begitu Pak Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf dengan tulus ikhlas, mereka akan memaafkannya dan menganggap masalahnya selesai," ujar pria rendah hati yang sering memediasi konflik antar pihak tertentu dengan media.
Dr Aqua Dwipayana sangat prihatin dengan kejadian itu, sehingga saat empat hari di Sumbar, Senin sampai Kamis (15-18/5/2023) menemui banyak pihak yang mengetahui peristiwa itu. Tujuannya untuk mendapatkan cerita yang utuh tentang hal tersebut.Selain ketemu para jurnalis, pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 23 Januari 1970 itu jumpa dengan pihak-pihak lainnya termasuk Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy. Topik utama yang mereka diskusi adalah tentang kejadian itu.Dr Aqua Dwipayana kepada Audy menyarankan agar masalahnya segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut sebab jika dibiarkan yang rugi juga Pemprov Sumbar. Liputan kegiatannya jadi berkurang."Sebaiknya masalahnya segera dituntaskan Pak Audy. Jangan pernah menyepelekan konflik dengan media, sekecil apapun itu," kata anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat itu.
Sedangkan kepada Suharyono, Dr Aqua Dwipayana menyarankan untuk membantu memediasi. Apalagi sekitar 7 bulan bertugas di Sumbar hubungannya dengan para jurnalis akrab sekali."Pak Suharyono agar mengajak Pak Mahyeldi untuk bertemu dan berdialog dengan wartawan. Tidak ada salahnya pada pertemuan itu Pak Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan anak buahnya yang mengusir para jurnalis yang mau meliput acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang," saran Dr Aqua Dwipayana kepada Suharyono.
Jika itu bisa dilakukan dengan baik, motivator yang telah memotivasi lebih dari sejuta orang baik di Indonesia maupun di puluhan negara tersebut yakin masalahnya tuntas. Semua pihak dapat kembali berkomunikasi dengan akrab.Menurut Dr Aqua Dwipayana sehebat apa pun karya pemerintah, jika tidak dipublikasikan media massa, orang tak akan tahu. Percepatan pembangunan bisa didorong oleh pers, sebaliknya masalah di lapangan jika diungkapkan pers, juga akan bisa membuka mata orang banyak.
Editor : Fix Sumbar
