Padahal di banyak tempat lain di Sumatera Barat, persoalan tanah ulayat justru kerap memicu sengketa panjang karena perbedaan tafsir antara hukum adat dan hukum negara. Karena itu, setiap contoh keberhasilan pengelolaan tanah ulayat untuk kepentingan publik menjadi penting untuk dicermati.
Sejarah Minangkabau sendiri sebenarnya telah menyediakan jalan tengah melalui prinsip bajanjang naiak, batanggo turun, yang bermakna musyawarah bertahap yang melibatkan kaum, niniak mamak, dan masyarakat sebelum keputusan besar diambil. Di Tanjuang Alam, Tanah Datar, adat dan pembangunan menemukan titik temu yang selama ini sering dianggap sulit terjadi.
Ketika Tanah Ulayat Membuka Jalan Pendidikan
Siapa bilang urusan tanah ulayat selalu ribet? Jika untuk pembangunan dan kemajuan bersama, prosesnya justru bisa berjalan melalui kesepakatan sosial yang kuat.
Hal itu terlihat dari lahan Sekolah Rakyat di Tanjung Alam yang diungkap sebagai hibah yang awalnya merupakan tanah ulayat, yang disebut juga sebagai salah satu contoh hibah tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat. Tanah seluas 9,5 hektare tersebut dihibahkan keluarga besar H. Daniel Sutan Sinaro, orang tua COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk kepentingan pendidikan.
Penyerahan dilakukan secara terbuka dan mendapat dukungan niniak mamak serta masyarakat setempat. Legitimasi adat berjalan seiring dengan proses hukum negara, memperlihatkan bahwa kesepakatan sosial dapat menjadi jembatan antara nilai tradisi dan kebutuhan pembangunan.
Di atas lahan itulah nantinya akan berdiri Sekolah Rakyat, sebuah ruang belajar yang dirancang menampung sekitar 3.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin, rentan miskin, hingga miskin ekstrem. Anak-anak yang selama ini sering berada di batas antara melanjutkan sekolah atau berhenti karena keadaan ekonomi.Bagi Dony Oskaria, sekolah tersebut bukan sekadar bangunan dengan ruang kelas dan tembok beton.
“Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa,” ujarnya.
Di sekolah itu, para siswa akan belajar secara gratis dan tinggal di asrama. Fasilitas yang disiapkan bukan hanya ruang belajar, tetapi juga rumah ibadah, klinik kesehatan, lapangan olahraga, sarana air bersih, hingga akses jalan yang layak. Lingkungan yang diharapkan memberi mereka kesempatan tumbuh dengan lebih baik. Pembangunannya diperkirakan menelan anggaran Rp250 hingga Rp300 miliar.
Editor : Fix Sumbar
