JAKARTA - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggandeng Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat edukasi keterbukaan informasi publik dan literasi digital di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja KI DKI Jakarta ke Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengatakan sinergi antar lembaga menjadi langkah penting dalam membangun pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.
Menurut Harry, semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membuka informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikelola secara tepat.
“Kami memahami bahwa Bank Indonesia merupakan badan publik vertikal. Namun ke depan kami berharap semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membuka informasi, tetapi juga bagaimana menjaga dan mengelola informasi secara tepat,” ujar Harry.
Ia menilai penguatan partisipasi publik perlu terus didorong sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Karena itu, dibutuhkan saluran komunikasi yang mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.Harry juga mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas masyarakat agar edukasi keterbukaan informasi publik dapat dikembangkan secara akademik dan mudah dipahami masyarakat luas.
“Kami berharap ada kolaborasi bersama kampus agar edukasi keterbukaan informasi dapat dikembangkan secara akademik dan mampu menjawab tantangan yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Selain itu, Harry menyoroti pentingnya penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah. Meski layanan informasi Bank Indonesia bersifat terpusat, ia berharap pelayanan informasi publik di daerah tetap diperkuat.
“Saya sangat mengapresiasi apabila layanan informasi terpusat, namun semangat pelayanan publik di daerah juga perlu diperkuat agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terlayani dengan optimal,” ujarnya.
Editor : Fix Sumbar
