PADANG - Petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp600 miliar per tahun akibat rendahnya harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dibandingkan daerah lain di Sumbar. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik kartel oleh sejumlah pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal Yuska, mengungkapkan persoalan tersebut saat diwawancarai pada Senin (25/5/2026). Menurutnya, rendahnya harga TBS di Pesisir Selatan telah berlangsung lama dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Lima pabrik di Pessel sudah melakukan praktik kartel. Mereka bersekongkol menetapkan harga murah, dan petani tidak punya pilihan lain,” kata Novermal.
Berdasarkan data harga TBS kebun swadaya per 25 Mei 2026, harga sawit di Pesisir Selatan berada pada kisaran Rp1.880 hingga Rp2.105 per kilogram. Sementara itu, harga TBS di Kabupaten Sijunjung mencapai Rp2.830 per kilogram.
Selisih harga sekitar Rp700 per kilogram tersebut dinilai sangat merugikan petani sawit swadaya di Pesisir Selatan. Adapun rincian harga TBS di Pessel yakni PT TEU sebesar Rp2.105/kg, PT Sdtn Rp1.880/kg, dan PT Sjal Rp1.965/kg. Sedangkan di Sijunjung, PT SKA membeli TBS dengan harga Rp2.830/kg.
“Dua dari tiga pabrik milik Incasi Raya Grup paling rendah harganya,” ujar Novermal.Selain harga yang rendah, petani juga mengeluhkan tingginya potongan timbangan yang disebut mencapai 9 hingga 12 persen. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan potongan timbangan di Sijunjung yang berada pada kisaran 4 sampai 5 persen.
“Anehnya, TBS yang sama dibawa ke Sijunjung laku dengan harga Sijunjung, rata-rata Rp700 per kilogram lebih tinggi dibanding Pessel. Potongan timbangannya juga hanya 4–5 persen,” katanya.
Menurut Novermal, pihak pabrik selama ini beralasan rendahnya harga dipengaruhi rendemen atau kandungan minyak TBS petani Pesisir Selatan yang dianggap rendah. Namun, ia menilai alasan tersebut belum pernah dibuktikan secara terbuka.
Ia menyebut hingga kini belum ada pengecekan resmi rendemen TBS oleh pemerintah daerah pada hamparan kebun sawit masyarakat mulai dari Sutera hingga Silaut. Selain itu, data rendemen riil di pabrik juga tidak pernah dipublikasikan.
Editor : Fix Sumbar
