KMM JAYA Kecam Maraknya Tambang Ilegal di Sumbar, Desak Satgas PKH dan Pemerintah Bertindak Tegas

JAKARTA - Tambang emas ilegal di Sumbar, mengangkangi kemanusiaan dan nyaris semua aturan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait menumpulkan diri dan rakyat jadi tumbalnya.

Karena itu, Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM JAYA) mengecam keras maraknya tambang emas ilegal yang masih beroperasi di berbagai wilayah Sumbar. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, mengancam keselamatan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal persoalan tersebut, KMM JAYA telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Gubernur Sumbar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kehutanan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Melalui surat tersebut, KMM JAYA mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi dan tegas guna menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini masih berlangsung.

Berdasarkan data, pemantauan lapangan dan pemetaan wilayah yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), aktivitas pertambangan tanpa izin teridentifikasi di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman.

Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi KMM JAYA dalam mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban serta penegakan hukum secara menyeluruh. Menurut KMM JAYA, berbagai aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah-wilayah tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin luas serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

KMM JAYA menilai, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan bentuk kegagalan dalam melindungi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Berbagai kejadian kecelakaan dan bencana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Situasi ini dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena setiap korban yang jatuh merupakan bukti nyata bahwa praktik tambang ilegal telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sumbar.

Ketua Umum KMM JAYA, Hafis Septian Mubaraq, menegaskan pemerintah harus segera menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal tanpa kompromi.

“Kami mengecam keras seluruh praktik pertambangan ilegal yang masih berlangsung di Sumatera Barat. Aktivitas ini telah merusak lingkungan, mengancam kehidupan masyarakat dan bahkan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Kami meminta Ketua Pelaksana Satgas PKH, Gubernur Sumbar, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Kompolnas dan Kapolri untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing guna menutup seluruh tambang ilegal yang masih beroperasi, khususnya di Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Pasaman. Negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang secara nyata melanggar hukum dan merusak masa depan daerah,” tegas Hafis Septian Mubaraq.

Menurut KMM JAYA, keberadaan tambang ilegal menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.