PESISIR SELATAN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Polda Sumatera Barat mengusut penyebab antrean solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.
Permintaan itu disampaikan Andre saat mengecek ketersediaan solar di SPBU Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (21/8/2026).
Andre mengatakan, berdasarkan penjelasan Pertamina, kebutuhan solar di Sumbar meningkat dari sekitar 1.600 kiloliter (KL) per hari pada 2025 menjadi sekitar 1.800 KL per hari pada 2026.
"Pertamina menyampaikan kepada kami bahwa permintaan solar di Sumatera Barat terus meningkat. Tahun lalu sekitar 1.600 KL per hari, sekarang sudah mencapai 1.800 KL per hari. Namun kebutuhan itu sejauh ini masih bisa dipenuhi oleh Pertamina," kata Andre.
Menurutnya, antrean yang masih terjadi diduga bukan semata-mata akibat kekurangan pasokan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Andre menyoroti dugaan aktivitas mobil langsir yang disebut beroperasi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di kawasan tambang ilegal. Antrean solar masih ditemukan di sejumlah daerah, seperti Sijunjung dan Dharmasraya."Selama aktivitas tambang ilegal masih ada di Sumatera Barat, otomatis akan selalu ada pihak-pihak yang mencari solar subsidi untuk kebutuhan tambang tersebut," ujarnya.
Selain wilayah pertambangan, Andre juga menyoroti antrean solar di Kota Padang. Ia menyebut Pertamina menemukan indikasi kendaraan yang melakukan pembelian solar subsidi secara berulang.
Karena itu, dia meminta Pertamina memperkuat pengawasan dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Andre mengatakan persoalan antrean solar di Sumbar telah berulang sejak 2022. Menurutnya, kondisi sempat membaik ketika pengawasan diperketat, tetapi kembali terjadi setelah pengawasan berkurang.
Editor : Fix Sumbar
