Namun penting ditegaskan, penetapan tersebut merupakan perintah pemeriksaan perusahaan. Putusan itu tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai putusan yang menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi atau menetapkan kesalahan hukum secara final.
Justru karena pengadilan memerintahkan pemeriksaan, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti.
Reaktivasi Membutuhkan Penjelasan Terbuka
Kini, PT ARP telah diaktifkan kembali.
Perubahan manajemen dan keputusan menghidupkan kembali perusahaan tentu dapat dipandang sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kembali investasi dan aset yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
Tetapi reaktivasi juga seharusnya menjadi momentum untuk membuka kembali seluruh catatan penyelesaian persoalan sebelumnya.DPRD Sumbar memiliki posisi penting dalam hal ini. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD dapat meminta pemerintah daerah menjelaskan tindak lanjut rekomendasi yang pernah dikeluarkan.
Yang perlu dijelaskan bukan semata-mata apakah PT ARP boleh diaktifkan atau tidak.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa status seluruh rekomendasi DPRD yang pernah menjadi dasar penanganan persoalan PT ARP dan PT PIP?
Apabila telah selesai, pemerintah daerah dapat menunjukkan dokumen penyelesaian dan menjelaskan tahapan yang telah dilakukan.
Editor : Fix Sumbar
