Jika masih terdapat rekomendasi yang belum selesai, pemerintah juga perlu menjelaskan bagian mana yang masih tertunda, alasan penundaannya, serta bagaimana penyelesaiannya akan dilakukan setelah perusahaan kembali aktif.
Keterbukaan semacam itu penting agar reaktivasi PT ARP tidak menimbulkan kesan bahwa proses lama telah ditutup hanya karena perusahaan kembali menjalankan kegiatan.
Sebab persoalan tata kelola perusahaan daerah tidak hanya menyangkut hidup atau matinya sebuah badan usaha. Di dalamnya terdapat kepentingan publik, terutama ketika terdapat penyertaan modal pemerintah dan aset daerah yang menjadi bagian dari sejarah perusahaan.
Karena itu, reaktivasi PT ARP seharusnya tidak berhenti pada perubahan status dan susunan pengurus. la harus diikuti dengan penjelasan mengenai status hukum, administrasi, aset, hasil audit, serta tindak lanjut seluruh rekomendasi pengawasan yang pernah dikeluarkan.
DPRD Sumbar pun memiliki ruang untuk meminta laporan resmi pemerintah daerah mengenai hal tersebut.Jika rekomendasi telah selesai, tunjukkan dokumen penyelesaiannya. Jika belum, jelaskan apa yang masih tertunda.
Reaktivasi boleh menjadi awal baru bagi PT ARP. Tetapi awal baru tidak seharusnya dibangun dengan meninggalkan pertanyaan lama tanpa jawaban. (*)
Editor : Fix Sumbar
