Meski demikian, ia menilai pemberian uang duka khusus bagi korban bencana masih memungkinkan jika dilihat dari besaran anggaran nasional yang tersedia saat ini.
Ia membandingkan usulan tersebut dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang mencapai sekitar Rp1 triliun per hari.
Menurutnya, apabila negara mampu mengalokasikan dana sebesar itu, maka santunan bagi korban meninggal akibat bencana tidak akan menjadi beban yang terlalu berat.
“Kalau dibandingkan dengan MBG yang anggarannya sekitar Rp1 triliun per hari, uang duka untuk korban bencana yang meninggal tentu tidak terlalu besar,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa nominal uang duka tidak harus selalu ditetapkan sebesar Rp1 miliar per jiwa.
Ia mengusulkan opsi yang lebih moderat sebagai bentuk awal kehadiran negara, yakni sekitar Rp500 juta per korban meninggal dunia.
“Kalau tidak bisa Rp1 miliar, setengahnya pun tidak masalah, Rp500 juta per jiwa. Yang penting ada penghormatan dari negara,” ujarnya.Menurut Rahmat, substansi dari kebijakan ini bukan semata-mata terletak pada besaran angka, melainkan pada pesan moral bahwa negara tidak boleh abai terhadap warganya yang menjadi korban bencana.
Uang duka dinilai sebagai simbol empati negara sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari kebijakan penanganan bencana yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Editor : Fix Sumbar
