Oleh : Irdam Imran
Di tengah dinamika global yang semakin tidak stabil, arah politik luar negeri Indonesia menjadi isu yang seharusnya mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun yang tampak ke permukaan justru sebaliknya: DPR lebih sering hadir dan bersuara lantang dalam kasus-kasus hukum di daerah dibanding melakukan pengawasan terbuka terhadap orientasi geopolitik nasional.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah DPR sedang menjalankan prioritas politik kenegaraan, atau justru lebih tunduk pada prioritas elektoral?
Presiden saat ini, Prabowo Subianto, memegang kewenangan konstitusional dalam menentukan arah politik luar negeri. Dalam sistem presidensial, hal itu wajar. Namun konstitusi tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan ruang tanpa kontrol. DPR memiliki fungsi pengawasan yang bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme keseimbangan kekuasaan.
Ketika kebijakan luar negeri dianggap condong pada poros tertentu—misalnya mendekat ke Amerika Serikat atau membuka ruang komunikasi yang lebih fleksibel terhadap Israel—maka seharusnya DPR hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penyeimbang.
Namun realitas politik sering kali tidak berjalan di atas idealisme konstitusi, melainkan di atas kalkulasi elektoral.Politik yang “Terlihat” dan Politik yang “Tak Terlihat”
Kasus pidana awak kapal di Batam atau kekerasan terhadap warga di Sukabumi adalah isu-isu konkret, emosional, dan mudah dipahami publik. Ada korban. Ada keluarga yang menangis. Ada kemarahan sosial. Di sana anggota DPR bisa hadir, menyatakan empati, memanggil aparat, bahkan menggelar konferensi pers. Respons cepat terhadap isu semacam ini menghasilkan citra kepedulian yang langsung terasa oleh konstituen.
Sebaliknya, politik luar negeri adalah wilayah yang tidak kasat mata bagi sebagian besar pemilih. Diplomasi pertahanan, pergeseran poros strategis, negosiasi dagang internasional, atau sikap Indonesia dalam konflik global jarang menjadi bahan obrolan warung kopi. Dampaknya tidak langsung terasa dalam jangka pendek. Tidak ada headline viral yang mudah dipetik.
Maka secara rasional, banyak politisi memilih isu yang “menjual”.
Editor : Fix Sumbar
