DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana

DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.

Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator makro daerah masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan di daerah. Ia meminta bupati dan wali kota berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro terhadap investasi.

Menurutnya, kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi urat nadi logistik utama di Sumbar.

Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

Editor : Fix Sumbar
Banner JPS- Insanul Kamil
Bagikan

Berita Terkait
Terkini