Kekayaan alam berada di daerah. Di sanalah hutan, tambang, perairan, dan energi terletak. Maka sudah seharusnya DPD RI memiliki peran yang kuat dalam menyusun undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan sumber daya alam, serta mengawal bagi hasil dan keadilan ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil.
Jika fungsi DPD RI diperkuat secara konstitusional, lembaga ini dapat menjadi mitra strategis bagi TNI dan pemerintah pusat untuk menutup celah pencurian kekayaan negara dari hulu ke hilir.
Penguatan DPD RI bukan sekadar soal kelembagaan, melainkan bentuk konkret pelaksanaan demokrasi konstitusional. Dengan DPD RI yang kuat, maka representasi daerah menjadi nyata. Keadilan antardaerah dapat dijaga, dan semangat gotong royong nasional sebagaimana terkandung dalam sila ketiga dan kelima Pancasila dapat terwujud dalam praktik ekonomi.
Kolaborasi TNI dan DPD RI: Pilar Kedaulatan Ekonomi Nasional
Kolaborasi antara TNI sebagai penjaga kedaulatan fisik dan keamanan nasional, dengan DPD RI sebagai penjaga kedaulatan politik dan ekonomi daerah, akan menciptakan fondasi baru bagi sistem ketahanan nasional yang utuh.
TNI dapat berperan dalam menjaga keamanan sumber daya strategis — baik di laut, hutan, maupun wilayah perbatasan — sementara DPD RI berperan memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak merugikan daerah dan rakyat kecil.
Keduanya dapat bekerja dalam satu kerangka besar: merawat kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan supremasi konstitusi.Artinya, seluruh kebijakan negara dalam sektor sumber daya alam harus berakar pada prinsip Pasal 33 UUD 1945, bukan pada logika liberalisasi atau eksploitasi pasar bebas. Negara harus hadir dan berdaulat dalam mengatur, mengelola, dan melindungi kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI memiliki posisi strategis untuk memimpin sinergi nasional ini. Dengan visi kemandirian ekonomi dan semangat nasionalisme yang kuat, langkah konkret yang diambil beliau untuk memperkuat pengawasan sumber daya alam dan menutup kebocoran ekonomi akan menjadi wujud nyata dari politik yang berlandaskan konstitusi.
Penutup
