Padang, fixsumbar.com - Helmi Moesim, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, menyoroti dugaan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan politik menjelang Pilkada Kota Padang.Helmi, yang dikenal sebagai politisi senior dengan banyak kontribusi untuk Kota Padang, menegaskan pentingnya netralitas PKH sebagai program bantuan sosial dari pemerintah.
Menurutnya, program ini tidak boleh dimanfaatkan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.Dalam beberapa minggu terakhir, isu mengenai dugaan keterlibatan pendamping PKH dalam politik mulai mencuat. Muncul laporan adanya upaya dari pendamping PKH untuk mengarahkan penerima bantuan agar mendukung salah satu calon dalam Pilkada Kota Padang.
Helmi menyatakan, “Satu bulan yang lalu, kami menerima laporan bahwa ada pendamping PKH yang melakukan survei sekaligus mengarahkan penerima bantuan untuk memilih satu paslon. Hingga kini, kasus tersebut belum selesai. Terbaru, kami mendapatkan bukti video yang menunjukkan adanya fasilitator PKH yang menekan penerima bantuan agar mendukung calon tertentu.”Dalam video yang beredar, tampak seorang fasilitator PKH mencoba memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padang untuk menekan penerima bantuan agar memilih calon yang ditentukan. Hal ini, menurut Helmi, adalah penyalahgunaan yang sangat serius.
"PKH adalah program bantuan pemerintah yang seharusnya terbebas dari kepentingan politik. Penyalahgunaan ini tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak kepercayaan masyarakat," tegas Helmi.Lebih lanjut, Helmi menyatakan bahwa DPRD Kota Padang akan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan PKH dengan serius. Jika terbukti ada pihak yang menggunakan program ini untuk tujuan politik, Helmi menegaskan bahwa DPRD akan mengambil tindakan tegas.
"Kami tidak akan diam jika ada penyalahgunaan seperti ini. Publik harus tetap percaya bahwa program bantuan pemerintah, termasuk PKH, dijalankan dengan integritas dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.Program PKH sendiri dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Helmi mengingatkan bahwa program ini tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan politik.
Jika ada bukti bahwa program tersebut digunakan untuk kepentingan calon kepala daerah, ia berjanji bahwa DPRD akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keadilan.Helmi juga menekankan bahwa semua pihak, termasuk elemen pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan PKH, harus bekerja dengan profesionalitas dan netralitas yang tinggi. Tidak boleh ada upaya untuk memihak salah satu calon dalam Pilkada."PKH harus dikelola dengan jujur dan transparan. Ini bukan tempat untuk bermain politik, dan siapa pun yang berusaha menyalahgunakannya harus siap menghadapi konsekuensi," tegasnya.Di akhir pernyataannya, Helmi Moesim mengingatkan Pemerintah Kota Padang dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan PKH tetap sesuai dengan tujuan utamanya.
PKH, kata Helmi, ada untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.Jika masih ada yang berusaha menyalahgunakan program ini untuk politik, Helmi menegaskan akan ada tindakan tegas dari DPRD Kota Padang.
"Kami akan terus mengawasi pelaksanaan PKH dan menindak siapa pun yang menyalahgunakan program ini," pungkasnya. (***)
Editor : Fix Sumbar
