Situasi ini adalah ujian bagi seluruh elit politik. Apakah mereka mampu keluar dari jebakan kepentingan sempit dan membangun konsensus nasional? Atau justru membiarkan kebuntuan demi membuka jalan bagi skenario kan.
Pemerintah pun dihadapkan pada pilihan: menjadi penengah yang menjaga konstitusi, atau mengambil peran dominan melalui Perpu dengan segala risikonya.
Penutup
Perpu bukanlah instrumen yang harus dihindari, tetapi juga bukan alat yang bisa digunakan sembarangan. Menjadikannya sebagai jalan pintas dari kebuntuan politik adalah preseden buruk bagi demokrasi.
Jika setiap kebuntuan diselesaikan dengan Perpu, maka fungsi parlemen akan tergerus. Dan ketika parlemen kehilangan makna, demokrasi hanya tinggal simbol.
Pada akhirnya, bangsa ini dihadapkan pada pilihan mendasar: membangun demokrasi melalui proses yang jujur dan terbuka, atau membiarkannya dikendalikan oleh skenario kekuasaan.Penulis:
Irdam Imran
Alumni SMA Negeri 2 Bukittinggi (1979). Pernah berkarier sebagai birokrat di lingkungan Parlemen Senayan dan terlibat dalam dinamika proses legislasi serta relasi eksekutif–legislatif. Kini aktif sebagai analis sosial-politik dan pegiat penguatan civil society, dengan perhatian pada isu demokrasi konstitusional, reformasi kelembagaan, dan tata kelola kekuasaan. Pandangannya menekankan pentingnya kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme konstitusional yang sehat dan berintegritas.
Dramaga Bogor, 25 April 2025
Editor : Fix Sumbar
