Dan yang paling penting:
Apakah negara masih memegang monopoli penggunaan kekuatan berdasarkan hukum, atau ruang publik mulai dipenuhi kekuatan-kekuatan informal?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab berdasarkan kepentingan politik.
Jika terbukti ada tindakan kriminal, proses hukum harus berjalan.
Pelakunya harus bertanggung jawab.
Apabila sebuah organisasi terbukti secara hukum menjadi instrumen kekerasan yang sistematis dan bertentangan dengan hukum, negara memiliki kewajiban mengambil tindakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Tetapi tindakan negara pun harus tetap berada dalam koridor due process of law.
Jangan sampai negara melawan kekerasan dengan kekerasan.
Ulama: Penjaga Moral atau Legitimasi Kekuasaan?
Di tengah situasi tersebut, posisi ulama menjadi sangat penting.
Editor : Fix Sumbar
