Pendekatan penal tetap diperlukan sebagai ultimum remedium, yaitu alat terakhir untuk menindak pelaku yang melanggar hukum. Fungsi penal bukan hanya menegakkan norma hukum dan memberikan efek jera, tetapi juga menegaskan eksistensi negara hukum yang mampu menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Ancaman sanksi pidana memberikan sinyal jelas kepada masyarakat bahwa tindakan kriminal tidak ditoleransi, sehingga menciptakan efek pengendalian sosial. Namun, penal memiliki keterbatasan inheren, sifatnya reaktif, fokus pada penghukuman, dan sering kali kurang efektif dalam mencegah kejahatan yang timbul dari faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang mendalam.
Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan tercapainya keseimbangan antara tindakan represif dan preventif. Misalnya, ketika terjadi tindak pidana, aparat penegak hukum menegakkan hukum melalui sanksi pidana yang proporsional, sementara pemerintah dan masyarakat secara bersamaan menjalankan program non-penal seperti pembinaan ekonomi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembentukan nilai-nilai moral di komunitas yang rawan kriminalitas. Pendekatan ini mengubah paradigma penanggulangan kejahatan dari sekadar menghukum menjadi strategi holistik yang mencakup penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan, dan pembangunan sosial.
Sinergi penal dan non-penal bukan sekadar konsep teoritis, tetapi menuntut implementasi praktis yang holistik. Hal ini mencakup koordinasi antar lembaga secara multi-level, mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, bekerja sama dengan instansi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Penyesuaian kebijakan juga harus memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, strategi pemberdayaan ekonomi di daerah perkotaan mungkin berbeda dengan strategi di desa atau komunitas adat. Pendekatan yang tepat sasaran ini memastikan bahwa kebijakan non-penal berjalan efektif, sekaligus mendukung fungsi represif penal.
Integrasi penal dan non-penal menunjukkan bahwa hukum pidana bukan semata-mata alat represi, tetapi instrumen pembangunan sosial yang strategis. Negara tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kondusif bagi perkembangan individu dan komunitas. Pendekatan penal yang berlebihan tanpa strategi preventif dapat menimbulkan ketidakadilan struktural, misalnya memperkuat marginalisasi kelompok tertentu atau menimbulkan over-incarceration. Sebaliknya, strategi non-penal tanpa dukungan hukum formal dapat kehilangan legitimasi dan efektivitas, sehingga program pencegahan gagal mencapai tujuan. Sinergi keduanya menjadi solusi yang rasional, berkeadilan, dan berkelanjutan, karena menggabungkan kepastian hukum, efek jera, dan pencegahan sosial.
Dalam implementasinya, sinergi penal dan non-penal menuntut komitmen multi-level politik hukum yang mendukung, aparat penegak hukum yang profesional, lembaga sosial dan pendidikan yang responsif, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkelanjutan penting untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga kebijakan kriminal tetap relevan dan efektif.Sinergi penal dan non-penal bukan sekadar teori, tetapi strategi praktis, holistik, dan berkelanjutan dalam penanggulangan kejahatan.
Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara hukum, moral, dan pembangunan sosial, serta menjadikan penanggulangan kejahatan sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan. Keduanya saling melengkapi, penal menegakkan norma dan menimbulkan efek jera, non-penal mencegah kejahatan dan memperkuat fondasi sosial, dan bersama-sama membentuk sistem penegakan hukum yang efektif, manusiawi, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. (*)
