JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan apresiasi terhadap tuntutan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Barat, termasuk unjuk rasa di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Senin (1/9/2025) lalu.
Hal itu disampaikannya saat wawancara dengan Constra Indonesia via daring pada Rabu (3/9/2025). Ia tidak hanya menyampaikan apresiasinya, namun juga menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sebuah janji yang didukung oleh rekam jejaknya di parlemen.
Rahmat secara terbuka menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menyatakan kesiapannya untuk menampung serta memperjuangkan tuntutan tersebut di DPR RI.
"Saya selaku atas nama pribadi serta anggota DPR RI dari fraksi PKS memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melakukan aksi dengan baik, elegan, tertib, dan tidak melakukan sesuatu yang anarkis maupun merusak fasilitas publik," kata Rahmat.
Aksi yang berlangsung tertib ini membawa sejumlah tuntutan utama, yang beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan kewenangan DPR RI.
Rahmat mengakui selama ini, tidak semua tuntutan dapat terakomodasi dengan baik. Dia pun menyampaikan permohonan maaf secara tulus."Kami tidak segan-segannya meminta maaf secara langsung, maka pada hari ini kami sampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang belum tertampung atau belum terwakili dengan baik dalam aspirasi masyarakat," katanya.
Rahmat tidak hanya menanggapi tuntutan, namun juga memaparkan sejumlah program yang telah ia perjuangkan selama setahun terakhir. Ini menjadi bukti bahwa komitmennya bukan hanya retorika.
"Alhamdulillah, setahun ini saya ditugaskan oleh partai di Komisi II untuk mengawal beberapa program," katanya.
Rahmat vokal mengusulkan agar pelantikan honorer (P3K) menjadi penuh waktu atau paruh waktu pada tahun 2026. Kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran sekitar 6 triliun rupiah dan menyelamatkan nasib sekitar 1,2 juta honorer di seluruh Indonesia, termasuk di Sumbar.
Editor : Fix Sumbar
