Oleh: Irdam Imran
Mantan birokrat di Sekretariat Jenderal DPD RI, Alumni FISIP Universitas Katolik Parahyangan (HI, 1985), Alumni Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (2007). Aktif mengamati dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
Tahun 2026 menandai fase penting bagi Indonesia. Di satu sisi, angka makro ekonomi tampak stabil, namun di balik itu, tekanan ekonomi, ketegangan sosial, dan tantangan kepemimpinan mulai memperlihatkan resonansi krisis yang nyata.
Ekonomi: Stabil di Angka, Rentan di Lapangan
Secara statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 5,4–5,6%, menunjukkan kemampuan negara bertahan dari guncangan global. Defisit APBN dijaga di bawah 3% PDB, sementara program prioritas pemerintah menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi tata kelola.
Namun kenyataannya lebih kompleks. Rupiah melemah signifikan terhadap dolar AS, memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi pasar. Ini bukan sekadar angka, melainkan tekanan nyata terhadap masyarakat, terutama sektor yang bergantung pada impor energi dan bahan baku. Lapangan kerja tetap terbatas, dan banyak pekerja masih berada di sektor informal dengan upah rendah, menimbulkan kerentanan ekonomi yang tidak tercermin dalam pertumbuhan agregat.Ketahanan pangan tampak terjaga, namun biaya hidup meningkat akibat harga pangan dan energi yang terus naik. Fenomena ini menegaskan bahwa stabilitas makro ekonomi belum otomatis menjamin kesejahteraan rakyat.
Sosial: Ketidakpuasan Mencuat ke Ruang Publik
Tekanan ekonomi yang rapuh beresonansi dengan dinamika sosial. Gelombang protes, terutama dari generasi muda, terjadi di berbagai kota, menolak kebijakan yang dianggap pro-elit atau berpihak pada militer dan legislatif. Konflik sosial meningkat, terutama di daerah-daerah yang masih rawan ketimpangan dan ketidakadilan distribusi sumber daya.
Masyarakat merasa kebijakan tidak mewakili mereka, sementara ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga meningkat. Konflik identitas, ketegangan antarwarga, dan kriminalitas yang terdorong kondisi ekonomi mencerminkan krisis sosial yang nyata. Pemerintah, meski berupaya menjaga kerukunan, harus menghadapi tekanan publik yang meluas dan mendesak reformasi kebijakan lebih inklusif.
Editor : Fix Sumbar
