Oleh: Irdam Imran
Bhumi Dramaga, Bogor, 28 April 2026
Ketika Presiden Prabowo Subianto menyapa pengamat politik Rocky Gerung dengan sebutan dissident, publik tidak hanya menyimak sebuah interaksi biasa. Ada resonansi yang mengalir dari satu kata itu—mengandung makna, tafsir, sekaligus refleksi tentang wajah demokrasi kita hari ini. Dalam dinamika politik yang sering kali diwarnai sensitivitas terhadap kritik, sapaan tersebut justru menghadirkan ruang tafsir yang menarik: antara pengakuan, jarak, dan kemungkinan dialog.
Dalam terminologi politik, dissident merujuk pada individu atau kelompok yang memilih berada di luar arus utama kekuasaan, mengemukakan pandangan berbeda, bahkan sering kali kritis terhadap kebijakan negara. Dalam sejarah banyak bangsa, dissident adalah elemen penting yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan akal sehat publik. Mereka hadir bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tidak pernah absolut.
Sapaan Presiden kepada Rocky Gerung dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa kritik adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Dalam konteks ini, penggunaan istilah dissident tidak harus dimaknai secara negatif. Sebaliknya, ia bisa menjadi simbol penerimaan terhadap keberadaan suara alternatif—suara yang mungkin tidak nyaman, tetapi justru diperlukan agar ruang publik tidak kehilangan daya kritisnya.
Namun demikian, resonansi dari kata ini juga membuka ruang pertanyaan yang lebih dalam. Apakah penyebutan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap keberanian berpikir kritis? Ataukah ia secara halus menegaskan posisi “di luar” bagi mereka yang berbeda pandangan? Dalam politik, bahasa tidak pernah netral. Ia membawa pesan, membentuk persepsi, dan kadang menjadi alat untuk mengonstruksi relasi kuasa.Di sinilah publik memiliki peran penting untuk membaca secara jernih. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga masyarakat yang cerdas dalam menafsirkan simbol dan bahasa politik. Sapaan sederhana bisa menjadi pintu masuk untuk memahami arah komunikasi kekuasaan—apakah inklusif dan terbuka, atau justru eksklusif dan membatasi.
Indonesia sebagai negara demokrasi yang terus bertumbuh membutuhkan ekosistem politik yang sehat. Salah satu indikatornya adalah sejauh mana kritik dapat diterima tanpa stigma berlebihan. Dalam banyak kasus, kritik sering kali dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai masukan. Padahal, dalam sistem yang matang, kritik adalah energi yang mendorong perbaikan.
Figur seperti Rocky Gerung, dengan gaya komunikasi yang lugas dan kadang provokatif, merepresentasikan sisi lain dari demokrasi: keberanian untuk berbicara berbeda. Terlepas dari setuju atau tidaknya publik terhadap pandangannya, kehadiran suara seperti ini penting untuk menjaga agar ruang publik tidak menjadi homogen. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi, tetapi yang dinamis—dipenuhi dialog, perdebatan, dan pertukaran gagasan.
Di sisi lain, kepemimpinan Presiden Prabowo juga berada dalam sorotan. Dalam posisinya sebagai kepala negara, setiap kata dan gestur memiliki bobot politik. Sapaan kepada seorang pengkritik dengan istilah dissident dapat dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah menyadari keberadaan kritik dan tidak sepenuhnya menutup diri. Ini adalah pesan yang penting, terutama di tengah kekhawatiran sebagian kalangan tentang menyempitnya ruang kebebasan berekspresi.
Editor : Fix Sumbar
