"Hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah, sehingga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting," jelasnya.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.
"Kepala daerah harus jeli. Presiden bahkan meneliti satu per satu program secara detail," tambah Rahmat.
Menurutnya, jika semangat efisiensi yang diterapkan di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi.
Rahmat menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak proaktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat bisa menghadapi risiko berkurangnya dana APBN untuk daerah mereka.
Dia mencontohkan proyek pembangunan ruas tol yang sempat dihentikan, tetapi berkat komunikasi intensif, proyek tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan."Jika kita tidak proaktif dan progresif, ke depan akan semakin sulit," ujarnya.
Rahmat menambahkan bahwa kepala daerah perlu meninggalkan pola lama dan mulai beradaptasi dengan tantangan baru.
"Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal," pungkasnya. Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Editor : Redaksi
