“Kita harus berani melihat kelemahan sistem pemilu kita hari ini. Mulai dari biaya politik yang tinggi, lemahnya kaderisasi partai, hingga representasi politik yang belum merata. Semua itu harus dikaji secara ilmiah agar bisa diperbaiki dengan pendekatan berbasis bukti,” ungkapnya.
Rahmat juga menyinggung pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurutnya, literasi politik yang rendah menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan demokrasi yang substantif.
“Demokrasi tidak akan matang jika masyarakat tidak memahami arti dari partisipasi politik. Suara rakyat harus disertai kesadaran bahwa mereka ikut menentukan arah bangsa,” katanya.
Dia menambahkan, diskusi di BRIN ini merupakan bagian dari upaya PKS untuk mendorong perumusan sistem demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas.Rahmat berharap, hasil pembahasan tersebut dapat menjadi masukan konkret bagi DPR dan penyelenggara pemilu dalam menentukan arah kebijakan 2029 mendatang.
“Demokrasi yang berkualitas berawal dari desain yang cerdas dan berbasis riset. Kita ingin sistem politik yang melahirkan pemimpin terbaik, bukan sekadar mereka yang pandai memainkan mekanisme,” tutup Rahmat. (*)
Editor : Fix Sumbar