Kejadian berulangnya kejadian tawuran ini adalah kegagalan sistem pencegahan yang mestinya dibentuk bersama oleh semua pemangku kepentingan di Kota Padang.Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota? Saya selalu memyampaikan pemikiran tentang pentingnya membentuk karakter anak yang dimulai dari usia dini.
Untuk menjadikan strategi pembentukan karakter ini efektif, maka perlu dibentuk dalam bentuk program yang berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum.Hal utama yang perlu dilakukan adalah kurikulum pendidikan anak usia dini ini perlu dievaluasi.
Apakah pemerintah daerah sudah memasukan materi yang terkait dengan moral dan etika sehingga mempengaruhi pembentukan karakter anak usia dini di Kota Padang?Idealnya persentase materi pendidikan karakter ini harus lebih besar di bandingkan materi lain agar anak-anak usia dini dan sekolah dasar memahami dengan baik nilai moral dan etika ini sebagai dasar pembentukan perilaku mereka di masa depan.
Tidak hanya itu, bahkan untuk mendukung penerapan kurikulum ini, maka perlu guru-guru yang unggul dan kompeten untuk mentransfer materi kurikulum tersebut.
Karenanya sertifikasi guru-guru pendidikan usia dini dan sekolah dasar juga perlu dilakukan. Konsekuensinya tentu pada kesejahteraan mereka.Oleh karena itu, saya akan memberi perhatian pada aspek ini dan memasukannya ke dalam misi dan program kerja pemerintah kota, jika terpilih menjadi Walikota Padang.
Satgas PerdaSetelah penguatan karakter pada anak pada usia dini dan sekolah dasar dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah masalah penegakan aturan.
Selama ini yang terlihat aturan yang ada belum bisa diimplementasikan dengan baik. Saya menyadari penegakan aturan oleh birokrasi terlihat belum optimal.Keterbatasan yang dimiliki birokrasi pemerintah harus dibantu dengan memperkuat sistem penegakan aturan ini dengan melibatkan banyak pihak.Hal utama yang akan Saya lakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Perda yang melibatkan semua unsur.Diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS, Babinsa dari TNI, Babinkamtibmas dari kepolisian, Pemuda di Kecamatan, Unsur Tungku Tigo Sajarangan, dan Bundo Kanduang.
Mereka diberi kewenangan untuk mengawasi, membina dan menindak pelanggar Perda di Kota Padang termasuk masalah tawuran ini.Muaranya adalah terbentuknya kesadaran hukum sehingga memunculkan budaya hukum yang kuat dalam masyarakat. Ini memang tidak mudah karena melibatkan lintas institusi dan biaya tentu tidak sedikit.
Namun, dengan adanya Satgas Penegakan Perda ini membawa dampak positif bagi warga Kota Padang, terutama menertibkan masalah parkir liar, masalah kebersihan, penertiban pedagang kaki lima yang ada di trotoar serta bahu jalan, tenda-tenda liar dan banyak lagi yang lain.Bagaimanapun, untuk sebuah transfromasi wajah Kota Padang yang lebih baik, Saya akan menjadikan program ini sebagai salah satu misi penting yang akan dimasukan dalam program unggulan.
Editor : Fix Sumbar
