“Sumatera Barat punya modal sosial dan kultural yang luar biasa. Anak-anak mudanya kritis, berbudaya, dan cepat belajar. Yang dibutuhkan hanya satu: akses yang merata dan pembinaan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, dirinya akan terus mengawal alokasi anggaran pendidikan di DPR RI dan mendorong agar ada keberpihakan terhadap daerah-daerah tertinggal.
Ketika ditanya soal perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di luar Pulau Jawa, Rahmat menyebut masih ada ketimpangan perhatian.
“Kita butuh pendekatan bottom-up. Jangan semua dikendalikan dari Jakarta. Masyarakat di Sumbar tahu betul apa yang mereka butuhkan, dan itu harus jadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan nasional,” katanya tegas.
Rahmat juga menyerukan kepada kepala daerah di Sumatera Barat agar serius menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Menurutnya, sejumlah program pendidikan yang baik tidak berjalan maksimal karena kurangnya komitmen dari pihak eksekutif daerah.“Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi hasilnya akan menentukan wajah Sumbar 20 sampai 30 tahun ke depan,” ucapnya.
Ia berharap peringatan Hardiknas tahun ini mampu menjadi pemicu semangat untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan tuntutan zaman.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita adalah memastikan semua anak di Sumbar, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” katanya. (***)
Editor : Redaksi
