Konsolidasi BUMN dan Sentuhan Humanis Dony Oskaria

Aritmetika yang Menjawab Keraguan

Komitmen tanpa kalkulasi adalah populisme. Namun, yang dilakukan Dony Oskaria bukan itu.

Dalam satu forum publik, ia membuka angkanya secara transparan. Dari seluruh perusahaan yang masuk dalam proses streamlining, total biaya tenaga kerja per tahun hanya berkisar Rp2–3 triliun. Sementara itu, proyeksi penghematan keseluruhan dari konsolidasi ini mencapai lebih dari Rp50 triliun. Artinya, bahkan jika semua karyawan dari entitas yang dikonsolidasi diserap sepenuhnya ke perusahaan hasil merger, penghematan bersih yang tersisa masih sekitar Rp47 triliun.

"Jadi, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya. Saya masih hemat Rp47 T," ujarnya.

Kalimat itu bukan retorika. Itu adalah kesimpulan dari sebuah proses perhitungan yang serius. Dari perspektif kebijakan publik, ini adalah momen yang cukup langka: ketika pilihan yang benar secara moral ternyata juga pilihan yang masuk akal secara ekonomi. Tidak ada trade-off yang harus dipaksakan. Tidak ada dilema antara kesejahteraan pekerja dan efisiensi fiskal. Keduanya bisa berjalan beriringan, dan Dony Oskaria memilih membuktikannya lewat angka.

Membaca Komitmen Ini dalam Konteks yang Lebih Besar

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," kata Dony Oskaria.

Kalimat ini penting bukan semata karena politis, melainkan karena ia menunjukkan adanya keselarasan antara perintah dari atas dan implementasi di lapangan. Dalam ilmu kebijakan publik, kohesi semacam ini disebut policy coherence: ketika tujuan, instrumen, dan dampak kebijakan bergerak ke arah yang sama tanpa saling menegasikan.

Terlalu sering kita menyaksikan reformasi yang visinya mulia di atas kertas, tetapi meninggalkan kerusakan sosial di lapangan. Konsolidasi BUMN yang dijalankan Danantara, setidaknya pada komitmen awal ini, memperlihatkan kesadaran bahwa pekerja bukan sekadar variabel yang bisa disesuaikan.